Jakarta, 20 Mei 2025 – Bicara Udara, sebuah program inisiatif dari Yayasan Udara Anak Bangsa, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat perbaikan kualitas udara di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (19/5), di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan pemangku kepentingan lainnya, Bicara Udara menyuarakan urgensi perlindungan udara bersih sebagai hak dasar masyarakat.
“Kualitas udara yang kita hirup setiap hari bukan sekadar isu lingkungan, tapi isu kesehatan publik dan membutuhkan perhatian dari pemangku kepentingan. Kami hadir di forum DPR bukan hanya untuk menyampaikan data, tapi untuk membawa suara publik yang selama ini terdampak, namun tidak terdengar,” ujar Novita Natalia, Co-Founder Bicara Udara, dalam keterangan tertulisnya.
Pertemuan ini membahas strategi peningkatan kualitas udara nasional dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk 14 anggota Komisi XII DPR RI yang hadir secara fisik. Dalam rapat ini, Komisi XII DPR RI menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya apresiasi atas kinerja KLH dan Bicara Udara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara di Indonesia.
Selain itu, Bicara Udara juga menyampaikan bahwa transparansi data dan akses publik terhadap informasi kualitas udara, yang disertai penyampaian yang efektif dengan peringatan dini bagi kelompok rentan, adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,
“Lebih dari itu kami juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat regulasi dan penegakan terkait baku mutu udara ambien dan emisi industri, serta melakukan pengetatan terhadap regulasi industri dan pembangkit listrik. Dengan regulasi yang lebih ketat dan dukungan political will, Indonesia berpeluang besar memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan pembangunan,” tambah Novita.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto itu, Bicara Udara menghadirkan perwakilan “Ekosistem Udara Bersih”, perkumpulan organisasi yang mendorong udara bersih sebagai hak asasi dan tanggung jawab bersama. Salah satu anggotanya, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, merekomendasikan adopsi bahan bakar berstandar emisi ketat seperti Euro 4—usulan yang disambut baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“Komisi XII DPR RI mendukung rekomendasi KLH atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI dan Yayasan Udara Anak Bangsa (Bicara Udara) agar pemerintah segera melakukan adopsi bahan bakar berstandar Euro 4 dalam rangka mengurangi emisi dari sektor transportasi,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Sarwoto, saat menutup rapat.
